Dugaan Komersialisasi lahan Fasum Pasar Segar, DPRD Kota Makassar gelar RDP

Berandasulsel.com – Makassar, Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Kota Makassar bersama pengelola Pasar Segar dan Dinas Pertanahan Kota Makassar, terkait tindaklanjut dugaan komersialisasi lahan fasum di luar dari perjanjian kerja sama antara pengelola Pasar Segar dan Pemerintah kota Makassar, Jumat (16/10).

Kepala Dinas Pertanahan, Manai Sofian mengungkapkan biaya retribusi Pasar Segar baru dipungut oleh Pemkot tahun 2020 ini, yang sebelumnya belum ada dasar hukum dan legalitas untuk Pemkot menarik jasa sewa lahan untuk memanfaatkan fasum tersebut. Pengelola Pasar Segar diduga melakukan komersialisasi lahan fasum milik Pemkot Makassar diluar dari perjanijan yang disepakati dengan pemerintah kota Makassar. Awalnya sewa lahan yang disepakati dengan pemerintah kota sangat kecil, hanya Rp 92.500.000 pertahun, sementara lahan yang dipakai yang dikomersilkan itu cukup luas.

“Ini masalah, jika pada saat itu menarik retribusi sementara tidak ada dasar hukumnya, mungkin itu yang menjadi penyebab pejabat terdahulu tidak takut menarik retribusi,” kata Manai.

Dugaan komersialisasi lahan fasum ini diantaranya aturan kerja sama yang seharusnya sudah dilakukan sejak dulu, tetapi faktanya baru dilakukan pada 2020 ini. Sementara pihak pengelola sudah menarik sewa dari pihak UMKM yang menjalankan usaha di Pasar Segar, sejak dulu.

Sementara itu, Anggota Komisi A dari Fraksi PKS, Azwar meminta agar pihak pengelola Pasar Segar mengkompensasi penarikan sewa ongkos lapak yang ditarik sebelum adanya perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota Makassar

“Semestinya penarikan ongkos sewa lapak sebelum adanya perjanjian kerjasama di kompensasikan ke perjanjian kerjasama di tahun 2020 ini,” ungkap Azwar.(*)