BERANDANEWS – Makassar, Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan menegaskan bahwa pihaknya kini tengah merampungkan seluruh data dan dokumen terkait dugaan praktik monopoli dalam penguasaan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.
Ketua Harian LASKAR Sulsel, Ilyas Maulana, S.H, mengungkapkan bahwa lembaganya telah mengumpulkan data penting, termasuk lokasi dapur MBG, struktur biaya dan harga satuan, hingga adanya hubungan langsung dalam akta yayasan yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami sudah mengantongi data awal yang menunjukkan dugaan monopoli penguasaan dapur MBG di Sulawesi Selatan. Saat ini kami sedang merampungkan finalisasi dokumen tersebut,” tegas Ilyas Maulana.
Ilyas juga menyampaikan bahwa LASKAR Sulsel saat ini memfokuskan penelusuran pada dua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra, yakni Yasir Mahmud dan Voni Amelia Suardi, yang menurut temuan awal diduga memiliki keterkaitan dalam struktur pengelolaan program MBG melalui lembaga tertentu.
“Fokus kami saat ini mengarah pada dua legislator tersebut karena ada indikasi kuat yang harus diuji melalui mekanisme hukum dan regulasi persaingan usaha,” tambahnya.
LASKAR Sulsel memastikan akan menghadiri undangan resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI untuk menyampaikan langsung temuan tersebut dalam forum diskusi yang digelar pada 17 Desember 2025 di Gedung Keuangan Negara II Makassar.
“Insya Allah kami hadir dan sekaligus menyerahkan langsung seluruh dokumen temuan kami kepada KPPU. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga transparansi dan mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat,” tegas Ilyas.
LASKAR Sulsel menegaskan bahwa seluruh langkah investigasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang ditujukan bagi kepentingan publik tersebut tidak dikuasai oleh kelompok tertentu dan tetap berjalan sesuai asas keadilan serta aturan perundang-undangan.(*)
