BERANDANEWS – Makassar, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) Sulawesi Selatan menggelar acara silaturahmi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Warkop KK, Jalan Toddopuli Raya Timur, Kota Makassar, pada Jumat, (21/3)
Acara ini berlangsung hangat dan dihadiri oleh sejumlah anggota serta tokoh penting.
Tradisi Tahunan BPPH PP Sulsel
Ketua BPPH Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Dr. Andi Arfan, S.H., M.H., C.ME, menyampaikan bahwa kegiatan berbuka puasa bersama ini merupakan tradisi tahunan yang rutin dilakukan oleh BPPH Pemuda Pancasila Sulsel.
“Kegiatan berbuka puasa ini dihadiri oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, St Diza Rasyid Ali, serta ketua-ketua badan dan lembaga lainnya,” ujar Arfan.
Dalam kesempatan tersebut, Arfan juga meminta izin kepada Ketua MPW untuk melakukan reshuffle terhadap anggota yang tidak aktif. Selain itu, ia menegaskan komitmen BPPH dalam memberikan pendampingan hukum secara gratis bagi kader Pemuda Pancasila.
Berbagi Takjil dan Kepedulian Sosial
Arfan menjelaskan bahwa acara buka puasa bersama ini juga dirangkaikan dengan kegiatan berbagi takjil kepada pengguna jalan. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial dari para pengacara yang tergabung dalam BPPH Sulsel.
Abd. Malik Ali, SH.,MM. C. PS
Ketua OKK BPPH PP Sulsel juga mengharapkan agar kader BPPH PP Sulsel tetap solid dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
Motivasi dari Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulsel
Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, St Diza Rasyid Ali, turut memberikan sambutan yang berisi motivasi bagi para kader yang hadir. Ia berbagi pengalaman pribadinya saat mengibarkan bendera merah putih di berbagai negara tanpa menggunakan dana negara, melainkan atas nama Pemuda Pancasila.
“Pemuda Pancasila tidak pernah meminta dana hibah,” tegasnya.
Diza juga mendorong BPPH untuk lebih dikenal masyarakat melalui kegiatan seperti forum diskusi. Ia berharap Ketua BPPH Pemuda Pancasila Sulsel dapat mendesak Ketua BPPH Pusat agar ke depannya BPPH mampu mencetak pengacara sendiri. Dengan demikian, kartu pengacara nantinya dapat berlogo Pemuda Pancasila sebagai identitas resmi.(*)
