BERANDANEWS – Luwu, Lebih dari 600 tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) penerima tunjangan mengikuti kegiatan validasi dan verifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, selama dua hari, pada 15–16 Juni2025, di Gedung Esse Gallareng, Belopa.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Andi Palanggi mengatakan Validasi dan verifikasi ini bertujuan memastikan akurasi data penerima tunjangan serta meningkatkan transparansi dalam penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Daerah (TKD) yang dibayarkan oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selain itu, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen peserta, sehingga hak penerima tunjangan dapat terdistribusi secara tepat sasaran. Peserta yang hadir berasal dari berbagai instansi dan lembaga mitra pemerintah yang bekerja sama dalam pelayanan publik.
“Kegiatan ini tidak hanya memastikan data yang valid, tetapi juga memberikan kepastian bagi tenaga non ASN yang telah berkontribusi dalam mendukung program pemerintah, insya Allah setelah data tervalidasi akan segera dibuatkan SK Bupati dan akan diserahkan langsung oleh Pak Bupati” ujar Andi Palanggi.
Sementara itu Kepala BKPSDM Muh. Rudi dalam arahannya menyampaikan tenaga ASN dan Non ASN diharapkan dapat bekerja dengan professional, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan standar tinggi dan memiliki integritas.
“Agar semua tenaga Non ASN dan juga ASN bekerja dengan professional yang berarti berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan standar tinggi, menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki integritas. Ini juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi efektif, dan terus mengembangkan diri,” ujarnya.
Panitia penyelenggara menyediakan 4 meja verifikasi untuk mempercepat proses pemeriksaan dokumen. Kepala Sekolah dan Guru wajib membawa dokumen yang dipersyaratkan untuk divalidasi. Selain itu, sistem antrian membantu meminimalisir penumpukan dan menjaga kenyamanan peserta.
“Kami sangat mengapresiasi efisiensi pelayanan ini. Prosesnyacepat dan jelas, tidak berbelit-belit,” tutur Rahmawati salah seorang peserta verifikasi.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tenaga non ASN yang turut mendukung keberlangsungan layanan public terutama dalam proses belajar mengajar di sekolah dan layanan lainnya.
Hasil verifikasi akan menjadi dasar penyaluran tunjangan tahap berikutnya, sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan sistem di masa mendatang. (*)
