BERANDANEWS – Makassar, Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, secara resmi membuka Workshop Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024 di Hotel Aston pada Senin, (7/10).
Kegiatan ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar dengan dihadiri para perencana dari berbagai SKPD.
Dalam sambutannya, Firman menjelaskan penyusunan Renstra harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar untuk periode 2025-2029.
“RPJMD 2025-2029 ini nantinya harus disusun linier dengan Renstra SKPD untuk periode yang sama, agar pembangunan di Kota Makassar berjalan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih,” jelasnya.
Untuk itu, kata Firman workshop ini menjadi langkah awal penting untuk mematangkan penyusunan dokumen perencanaan strategis yang berkualitas.
“Dokumen Renstra dan RPJMD yang baik akan menjadi pedoman kita dalam mengkawal program Pemkot Makassar dan visi misi kepala daerah yang terpilih selama lima tahun ke depan. Untuk itu pentingnya penyusunan yang matang dari sekarang,” jelasnya.
Firman berharap, dengan mengikuti workshop ini, peserta dapat lebih memahami proses penyusunan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan di Kota Makassar.
“Saya harap Renstra dan RPJMD nantinya cepat tersusun karena ini lah menjadi pedoman kita untuk mengawal program kita lima tahun ke depan. Jadi mohon untuk mengikuti workshop ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kota Makassar,” jelasnya.
Firman juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang tepat agar Kota Makassar bisa terus berkembang sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Tanpa perencanaan yang baik, akan sulit bagi kita mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan,” pungkasnya.
Workshop ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Ir. Damawan Salmano, evaluator nasional sekaligus Guru Besar Universitas Hasanuddin, dan Dr. Hasiholan Pasaribu, seorang praktisi perencanaan pembangunan daerah dan manajemen keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri.(*)
