Bappeda Makassar Gelar Lokakarya, bahas Program “KotaKu”

Berandasulsel.com – Makassar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar lokakarya, Senin, (28/10) 2019. Kegiatan ini bertujaun untuk pengoptimalan pembenahan dan kebutuhan warga di enam kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) di Kota Makassar.

Kabid Fisik dan Prasarana Wilayah Bappeda Makassar, Imbang Muryanto, mengatakan, lokakarya ini untuk menjaring kebutuhan warga di enam kawasan kumuh yang akan dibenahi melalui program KotaKu, yang meliputi fisik dan non-fisik. Untuk fisik mencakup persoalan sarana akses air bersih, sanitasi layak, persoalan lingkungan dan persampahan juga mitigasi.

“Untuk persiapan untuk 2020. Kita jaring semua kebutuhan wilayah. Mulai dari mitigasi, sanitasi, lingkungan, persampahan, itu untuk fisik. Bukan hanya fisik, kita sentuh juga sektor sosial ekonomi warga. Jadi semua SKPD borongan setiap kawasan,” jelasnya.

Setidaknya ada 3 kawasan, pertama, kategori ringan, yakni Kawasan Wajo meliputi Kelurahan Melayu Baru, Butung, dan Ende.

Untuk Kategori kumuh sedang, Daerah Aliran Sungai Jeneberang, meliputi Kelurahan Balang Baru, Tanjung Merdeka, Parang Tambung, Bantaran Kanal Pannampu, Rappocini Maricaya Baru, Bara-Baraya, Bara-Baraya Selatan, Maradekaya Utara, Barana, Maccini Gusung, Tompo Balang, dan Bantaran Kanal Jongaya, Sambung Jawa, Bonto Rannu, Tamarunang, Maccini Sombala.

Sedangkan, kategori kumuh tinggi, Pelabuhan Baru, meliputi Cambaya, Gusung, Pattingalloang, Buloa, Kaluku Bodoa, Tallo) dan Wilayah Kecamatan Mariso meliputi Kampung Buyang, Lette, Pannambungan, Mariso.

Ada sekitar 740 hektar dari total target penanganan kawasan kumuh melalui KotaKu, pembenahan ini berkontribusi sekitar 20 persen progres, keenam kawasan ini mencakup 294,28 hektar kawasan kumuh di Kota Makassar. Hingga saat ini, Kota Makassar sudah mencapai sekitar 60 persen penanganan kawasan kumuh.

“Sekarang kita sudah 60 persen, enam kawasan ini diharapkan bertambah sekitar 20 persen lagi,” tutup Imbang.

Sementara itu, Asisiten III Pemerintah Kota Makassar Takdir Hasan Saleh mengatakan, fenomena perkembangan kawasan perkotaan, baik karena faktor pertumbuhan penduduk maupun urbanisasi yang begitu pesat, mempengaruhi frekuensi dan intensitas pembangunan pada sebuah wilayah.

“Tuntutan akan menyediakan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman juga semakin meningkat yang menyebabkan berkembangnya Perumahan dan kawasan permukiman kumuh,” kata dia.

Dia mengatakan kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman meningkat pula. Baik melalui kegiatan peningkatan maupun pembangunan prasarana-sarana baru.

Namun demikian, ia menyebut pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman, baik dari segi Perumahan maupun kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

“Sehingga kapasitas daya dukung mengalami penurunan dan berkontribusi terjadinya kawasan permukiman kumuh,” paparnya.

Amanat undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebut, perlu strategi penanganan dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman yang dilakukan dengan cara pemugaran, peremajaan, dan atau pemukiman kembali, sesuai dengan tata ruang dan syarat Hunian yang layak.

Penanganan permukiman kumuh juga merupakan kegiatan prioritas strategis nasional bidang Cipta Karya 100-0-100 yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, yaitu 0 persen permukiman kumuh perkotaan di tahun 2019.(*)