Anggaran Perjalanan Dinas Pj Walikota dianggap sudah Maksimal

62

Berandasulsel.com- Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menganggap anggaran perjalanan dinas Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar yang mencapai Rp1,7 miliar sudah maksimal. Apalagi hanya digunakan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar.

Anggota DPRD Kota Makassar Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi, Mario David, mengatakan, anggaran perjalanan dinas dengan besaran mencapai Rp 1,7 miliar untuk Wali Kota Makassar sudah tidak perlu lagi ada penambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

“Perjalanan Dinas Rp1,7 miliar itu sudah angka maksimal. Kalau beliau tidak pakai tidak masalah karena masih dapat dikembalikan,” ujar Mario David yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar.

Selain itu, Mario David mengakui anggaran tersebut sangatlah besar, apalagi Pj Wali Kota Makassar dalam menghadiri undangan kegiatan atau rapat tanpa wakil.

“Jadi dengan angka besaran anggaran perjalanan dinas saya rasa cukup dan bahkan bisa tidak digunakan semuanya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Pemerintah Kota Makassar Muhammad Zuhur, mengatakan, di APBD di tahun 2019, anggaran perjalanan dinas Wali Kota Makassar sebesar Rp1,7 miliar. Dan besaran anggaran tersebut tetap bertahan alias tidak terjadi penambahan di APBD 2020.

“Tidak ada usulan penambahan anggaran perjalanan dinas walikota APBD 2020. Tetap sebesar Rp1,7 miliar untuk masa satu tahun. Kami mengacu pada anggaran APBD 2019. Apalagi inikan tidak ada wakil karena PJ wali kota. Jadi kami hitung sudah cukup,” terangnya.

Sepanjang tahun 2019, kunjungan kerja yang dilakukan PJ Wali Kota Makassar sudah sebanyak 27 kunjungan. Di luar negeri tiga kali, dan 24 kunjungan di dalam negeri. Adapun kunjungan luar negeri Pj Walikota Makassar di 2019 yaitu di Azerbaijan, Thailand dan Australia.

“Rencana pada 27 Desember 2019 ini, Pj walikota ada undangan ke Jepang. Belum dipastikan apakah berangkat atau tidak. Tapi undangan sudah masuk. Untuk protokol dan staf yang diboyong menggunakan anggaran pada sekretariat,” singkatnya.(*)