BERANDANEWS – Makassar, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Sulsel yang juga Asisten III Pemprov Sulsel Dr Tautoto T Ranggina menggenjot kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI APBD I dan II untuk wilayah Sulsel.
Rencananya pihaknya akan membentuk tim Task Force yang terdiri atas beberapa stakeholder demi mengakselerasi kepesertaan JKN di Sulsel.
“Rencananya kita akan buat tim bersama BPJS, ya katakanlah task force sehingga kabupaten atau kota yang masuk kategori di bawah 90 persen kepesertaan BPJS kesehatan maka kita akan menggenjot itu,” ujar Tautoto, saat menghadiri rapat yang digelar di ruang Asisten III Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/03).
Adapun langkah pertama yang dilakukan membuat persuratan yang ditujukan kepada kabupaten yang masuk kategori belum 90 persen kepesertaan JKN, KIS PBI APBD I dan II. Treatment lain yang dilakukan, adalah menjadikan kepesertaan JKN ini sebagai syarat pengurusan dokumen yang diterbitkan oleh negara.
“Selain itu akan kita buatkan Pergub (peraturan Gubernur) yang mengatur hal ini supay lebih detail,” ujar Tau Toto yang juga mantan Kadis Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel ini.
Dalam rapat yang dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan, Deputi Direksi wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku Beno Herman, mengatakan BPJS Kesehatan mengapresiasi Pemprov Sulsel dan pihaknya siap membantu apa yang menjadi kebutuhan pemprov dalam mengakselerasi kepesertaan JKN di Sulsel.
Ddiketahui, informasi dari Dinas Kesehatan Sulsel ada delapan kabupaten di Sulsel yang butuh akselerasi, yakni Kabupaten Gowa (88,01 persen), Pangkep (89,28), Bukukumba (85,77), Bone (88,81), Soppeng (73,13), Pinrang (85,48), Lutra (88,58), Palopo (89,23).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Hukum Marwan, Kabid Humas Diskominfo Sultan Rakib, dari Dinasker ada Asbudil dan lain sebagainya.(*)
