OPINI – Ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 yang dirangkaikan dengan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 bukan sekadar persoalan agenda, melainkan telah menjelma menjadi persoalan sikap politik dan penghormatan terhadap sejarah.
HPRL adalah simbol perlawanan rakyat Luwu terhadap kolonialisme, peristiwa berdarah yang menegaskan bahwa Luwu bukan penonton dalam sejarah perjuangan bangsa. Namun ironisnya, pada momentum sakral tersebut, kepala pemerintahan provinsi justru absen tanpa penjelasan resmi.
Negara Seolah Absen Bersama Gubernurnya
Dalam perspektif publik, kehadiran gubernur bukan hanya formalitas, tetapi representasi kehadiran negara. Ketika gubernur tidak hadir, terlebih tanpa klarifikasi, yang terbaca oleh masyarakat adalah ketiadaan empati dan penghargaan terhadap sejarah rakyatnya sendiri.
“Jika gubernur bisa hadir di berbagai agenda seremonial lain, lalu mengapa absen di peringatan perlawanan rakyat?” demikian pertanyaan yang mengemuka di tengah masyarakat Luwu.
Diamnya Pemprov Sulsel Memperparah Kekecewaan
Yang lebih memprihatinkan, hingga peringatan usai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memilih diam. Tidak ada penjelasan terbuka, tidak ada permohonan maaf simbolik, bahkan sekadar pernyataan resmi pun nihil.
Sikap diam ini dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan, sekaligus mempertegas jarak antara pemerintah provinsi dan rakyat Luwu. Dalam sistem demokrasi, pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan sikapnya kepada rakyat.
Luwu Kembali Dipinggirkan?
Ketidakhadiran ini kembali menghidupkan narasi lama bahwa Tanah Luwu kerap diposisikan sebagai wilayah pinggiran dalam prioritas politik dan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
Momentum HPRL seharusnya menjadi ruang konsolidasi sejarah dan keadilan simbolik, bukan justru memperdalam rasa dianaktirikan.
Bagi masyarakat Luwu, ini bukan soal siapa yang duduk di kursi undangan, melainkan apakah sejarah dan pengorbanan leluhur mereka masih dihargai oleh pemimpin hari ini.
Sejarah Tidak Boleh Dikalahkan oleh Agenda Kekuasaan
Kesibukan pemerintahan tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika menyangkut penghormatan terhadap sejarah perjuangan rakyat. Jika agenda kekuasaan selalu ditempatkan di atas agenda sejarah, maka yang sedang terjadi adalah pemiskinan nilai dan pengkhianatan ingatan kolektif.
Hari Perlawanan Rakyat Luwu bukan agenda seremonial kosong, melainkan pengingat bahwa kekuasaan hari ini berdiri di atas darah dan pengorbanan rakyat masa lalu.
Publik Menuntut Sikap, Bukan Alasan Normatif
Masyarakat Luwu kini tidak lagi sekadar menunggu alasan teknis, melainkan menuntut sikap politik dan moral dari Gubernur Sulsel. Klarifikasi terbuka, permintaan maaf simbolik, atau kehadiran dalam momentum lanjutan dinilai sebagai langkah minimal untuk memulihkan kepercayaan.
Jika ketidakhadiran ini terus dibiarkan tanpa penjelasan, maka sejarah akan mencatat bahwa pada HUT Luwu ke-758 dan HPRL ke-80, rakyat hadir mengenang perjuangan, sementara pemimpinnya memilih absen dan diam.(Red)
