KOLOM – Makassar sedang dipimpin dengan energi yang seolah tak pernah kehabisan panggung. Sidak dilakukan, teguran dilontarkan, pembongkaran digelar cepat, dan semuanya terekam rapi dalam dokumentasi visual.
Pemerintahan tampak tegas dan sigap. Namun bagi sebagian warga, yang terasa bukan lagi ketegasan, melainkan jarak. Kota ini bergerak cepat, tetapi tidak selalu jelas ke mana arahnya.
Gaya kepemimpinan hari ini semakin menunjukkan watak yang personal dan terpusat. Figur berada di pusat, sementara institusi berada di bayang-bayang.
Kebijakan hadir seperti komando, bukan sebagai hasil musyawarah yang matang dan terukur. DPRD yang seharusnya menjadi ruang representasi warga lebih sering tampak sebagai pengesah anggaran ketimbang pengimbang kekuasaan. Relasi eksekutif dan legislatif memang berjalan, tetapi terlalu sunyi untuk disebut sehat dalam demokrasi lokal yang ideal.
Makassar bukan kota tanpa persoalan. Perang antarkelompok pemuda masih berulang di sejumlah titik. Tawuran terjadi, aparat turun, peringatan keras disampaikan.
Namun siklusnya tak benar-benar terputus. Pemerintah sibuk memadamkan gejala, sementara akar masalah—pengangguran, ketimpangan sosial, lemahnya pembinaan komunitas, serta minimnya ruang produktif bagi generasi muda, belum disentuh secara sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan terasa lebih sebagai respons spontan, bukan strategi jangka panjang berbasis pemetaan sosial yang komprehensif.
Penataan pedagang kaki lima memperlihatkan pola yang serupa. Ketertiban kota memang penting. Namun ketika pembongkaran dilakukan tanpa desain relokasi berbasis studi kelayakan ekonomi yang matang, maka yang lahir hanyalah ketegasan simbolik.
Trotoar mungkin bersih, tetapi dapur warga kecil kehilangan asapnya. Kota terlihat rapi di permukaan, sementara ketimpangan sosial makin terasa di lapisan bawah.
Dalam teori administrasi publik, Dwight Waldo mengingatkan bahwa pemerintahan tidak boleh direduksi menjadi mesin efisiensi semata. Ia adalah proses politik yang sarat nilai, etika, dan legitimasi demokratis.
Ketika keputusan lebih banyak diambil demi kecepatan dan citra, partisipasi publik terpinggirkan. Pemerintahan bisa tampak efektif secara visual, tetapi kehilangan kedalaman moral dan kualitas deliberatifnya.
Makassar memiliki tradisi sipil yang kuat: kampus yang kritis, komunitas yang aktif, ruang-ruang diskusi yang hidup. Namun kini kritik kerap dianggap sebagai gangguan, bukan sebagai masukan konstruktif. Diskursus publik mengecil. Kebijakan lebih sering dikomunikasikan ketimbang didialogkan. Pemerintahan berisiko berubah menjadi panggung satu arah, bukan ruang musyawarah yang melibatkan banyak kepentingan.
Persoalan kota ini kompleks: kemiskinan urban, banjir musiman, narkotika, pengangguran muda, serta ketimpangan layanan publik. Semua itu membutuhkan kebijakan berbasis data dan need assessment yang komprehensif.
Namun jika kepemimpinan terlalu mengandalkan momentum visual dan gestur personal, substansi mudah terlewat. Yang menguat adalah impresi, bukan transformasi berkelanjutan.
Warga tidak anti terhadap ketegasan. Mereka juga tidak alergi terhadap perubahan. Yang mereka tuntut adalah keadilan prosedural, transparansi, dan kejelasan arah.
Kota tidak cukup ditata dengan aksi cepat; ia harus dibangun melalui dialog, penguatan institusi, dan keberanian berbagi kuasa melalui mekanisme kontrol demokratis. DPRD perlu diposisikan sebagai mitra kritis dan representatif, bukan sekadar pelengkap administratif.
Pesimisme yang tumbuh hari ini bukanlah kebencian. Ia adalah tanda bahwa kepercayaan sedang diuji. Ketika kebijakan terasa lebih sebagai pertunjukan ketimbang pemecahan masalah substantif, warga mulai mempertanyakan makna di balik simbol. Demokrasi lokal yang sehat tidak diukur dari seberapa sering pemimpinnya muncul di depan kamera, melainkan dari seberapa kuat institusi bekerja dan seberapa luas ruang partisipasi dibuka.
Makassar membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya berani tampil, tetapi juga berani mendengar. Bukan hanya cepat bertindak, tetapi sabar merumuskan dan konsisten menjalankan.
Kota ini tidak kekurangan energi; ia kekurangan keseimbangan antara figur dan institusi, antara kecepatan dan kedalaman, antara simbol dan substansi. Jika arah tidak segera diperjelas dan ruang partisipasi tidak diperluas, pembangunan akan terus terlihat bergerak, sementara rasa memiliki warga perlahan memudar.
Tulisan ini bisa dianggap sebagai interupsi. Bisa pula dibaca sebagai kritik yang tajam, bahkan sentimen. Bebas. Namun saya percaya satu hal: kepemimpinan Makassar saat ini berisiko terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai “sindrom idol”, ketika sorotan lebih dirawat daripada partisipasi.
Jika itu dibiarkan, maka kepercayaan publik akan terus menemukan jalannya untuk menurun. Dan, LASKAR Sulawesi Selatan akan hadir dengan Bahasa Posita kepada Walikota Makasar saat itu terjadi !!!.
Penulis:
Illank Radjab, S.H.
Ketua Umum Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan
