BERANDANEWS – Makassar, Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPP Partai Gerindra untuk mengevaluasi peran Ketua DPD Gerindra Sulsel, Iwan Darmawan Aras, terkait dugaan monopoli pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Ketua Harian LASKAR Sulsel, Ilyas Maulana S.H., menyatakan bahwa hasil penelusuran lembaganya menemukan adanya dominasi jaringan politik Gerindra dalam penguasaan dan operasional Dapur MBG.
Jaringan tersebut diduga berada dalam orbit politik Iwan Aras dan melibatkan beberapa figur partai, termasuk anggota DPRD Sulsel Yasir dan Vonny Amalia.
Menurut Ilyas, pola tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses, penyalahgunaan pengaruh politik, dan membuka ruang praktik tidak sehat yang dapat merusak integritas program prioritas Presiden Prabowo.
Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan mandat negara untuk seluruh rakyat, sehingga tidak boleh menjadi ruang plexing kekuasaan atau sarana konsolidasi politik kelompok tertentu.
“Program Makan Bergizi Gratis harus steril dari kepentingan sempit. Jika benar ada penguasaan terstruktur oleh jejaring tertentu, maka Presiden dan DPP Gerindra wajib melakukan evaluasi menyeluruh serta audit independen terhadap saudara Iwan Darmawan Aras,” ujar Ilyas dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (05/12/2025).
Ia menambahkan bahwa tujuan program MBG adalah memperkuat gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bila pelaksanaannya tercemar kepentingan politik, maka pelayanan publik dapat terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan Presiden akan tercederai.
LASKAR juga mengungkap adanya dugaan modus pelanggaran di lapangan, seperti penunjukan operator dapur yang terafiliasi langsung dengan struktur partai, dominasi keputusan oleh jejaring politik tertentu, serta potensi konflik kepentingan antara pejabat politik dan pengelola program.
“Kami tidak menyerang partai atau individu. Kami hanya mengingatkan bahwa program Presiden harus dijalankan secara bersih, profesional, dan tidak dikuasai kelompok mana pun,” tegas Ilyas.
LASKAR menyampaikan bahwa hari ini mereka telah melayangkan surat resmi kepada DPP Partai Gerindra untuk meminta klarifikasi dan langkah evaluasi.
LASKAR berharap pemerintah pusat dan DPP Gerindra segera merespons demi menjaga marwah pemerintahan, kredibilitas partai, serta memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk jaringan kekuasaan tertentu.(*)
