DPRD Luwu dorong UIN dan Unanda Palopo Manfaatkan Aset Hibah Lahan

Rektor Unanda Palopo memberikan penjelasan aset hibah lahan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Luwu

BERANDANEWS – Luwu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu mengingatkan pihak Kampus UIN dan Unanda Palopo untuk memanfaatkan aset hibah lahan yang telah diberikan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Musyawarah DPRD, Senin,(08/09/2025).

Summang, anggota DPRD Luwu dari Fraksi Demokrat sekaligus memimpin RDP, meminta kedua kampus segera memanfaatkan aset lahan hibah. Ia mengatakan banyak aspirasi masyarakat menanyakan status lahan yang diberikan namun belum dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Kami bingung ketika ditanya mengapa aset yang diberikan kepada UIN dan Unanda Palopo tidak dimanfaatkan, padahal hibah itu diberikan untuk pembangunan kampus. DPRD dulu menyetujui hibah tersebut karena salah satu syarat otonomi daerah pada waktu itu adalah adanya perguruan tinggi di daerah ini,” kata dia.

Wakil Rektor II UIN Palopo, Masrudding, menjelaskan bahwa kampus hijau tersebut telah memanfaatkan lahan hibah Pemkab Luwu sebagai persyaratan peralihan status dari IAIN menjadi UIN pada Mei 2025.

“Kami civitas akademik UIN Palopo menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Luwu atas hibah 11 hektar tanah. Lahan itu menjadi modal kami untuk membangun fakultas baru, seperti program studi sains, teknologi, dan kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor Unanda Palopo, Annas Boceng, menjelaskan bahwa hibah lahan dari Pemkab Luwu awalnya diberikan sebagai persyaratan untuk peralihan status kampus dari swasta menjadi negeri.

“Kami sudah dijanjikan SK penetapan dari Pemerintah Pusat, tetapi sehari sebelum keberangkatan ke Palopo, Wakil Presiden Jusuf Kalla ditugaskan ke Arab Saudi mewakili Indonesia menghadiri pemakaman Raja Abdullah,” kata Annas Boceng.

Setelah Wakil Presiden kembali ke Indonesia, Pemerintah Pusat mengeluarkan moratorium atau penghentian sementara peralihan swasta menjadi negeri. “Hingga saat ini moratorium itu belum dicabut. Jika sudah dicabut, InsyaAllah Unanda akan menjadi kampus negeri,” ungkapnya.

Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali dalam rapat itu mengharapkan agar UIN Palopo segera melakukan pembangunan di Kabupaten Luwu. Agar UIN bisa menjadi satu-satunya kampus negeri di Kabupaten Luwu. (*)