OPINI – Wibawa lembaga perwakilan rakyat seperti DPR RI, DPRD, maupun DPD kian merosot di mata masyarakat. Bukan karena fitnah atau propaganda, melainkan akibat ulah sebagian anggotanya sendiri.
Pernyataan kasar seorang anggota DPR yang menyebut rakyat “bodoh dan tolol” menjadi bukti nyata betapa terputusnya komunikasi politik antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Alih-alih memperjuangkan aspirasi, mereka justru menyinggung harga diri publik.
Ditambah lagi, beberapa kebijakan kontroversial para menteri yang justru menyengsarakan rakyat, kian mempertebal jurang ketidakpercayaan. Tak heran jika protes keras meletus di berbagai daerah: bentrok massa, pembakaran kantor DPRD, hingga pengepungan kantor aparat menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap elite yang dianggap abai.
Di tengah turbulensi politik ini, sosok Prabowo Subianto tampil berbeda. Ia menunjukkan ketegasan, konsistensi, dan keseriusan dalam memperbaiki tatanan republik. Komitmennya tercermin dari upaya memberantas koruptor kelas kakap, menindak para “bandit” penghisap sumber daya bangsa, hingga merancang perbaikan menyeluruh pada aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun, jalan itu tidak mudah.
Presiden Prabowo menghadapi tekanan, gangguan, bahkan penghianatan dari luar maupun dalam, seakan ditikam dari berbagai arah oleh elit yang tak nyaman dengan gaya kepemimpinan tegasnya.
Meski begitu, niat tulusnya untuk membangun bangsa justru melahirkan dukungan rakyat. Publik melihat bahwa ketegasan ala Prabowo adalah energi yang diperlukan untuk menyingkirkan parasit bangsa dan menjaga kedaulatan NKRI.
Pendekatan analisis teoritis
1. Max Weber – Legitimasi Kepemimpinan
Weber menjelaskan tiga tipe otoritas: tradisional, karismatik, dan rasional-legal.
DPR kehilangan legitimasi rasional-legal karena gagal menjalankan fungsi representasi.
Prabowo justru memadukan otoritas karismatik (ketegasan, wibawa) dengan rasional-legal (komitmen penegakan hukum).
→ Rakyat condong mendukung Prabowo karena melihat legitimasi moral dan kepemimpinannya lebih otentik dibanding wakil rakyat.
2. Talcott Parsons – Sistem Sosial & Integrasi
Parsons menekankan pentingnya AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) untuk menjaga keseimbangan sistem sosial.
DPR gagal menjaga integrasi (kepercayaan publik) dan adaptasi (respons terhadap aspirasi rakyat).
Prabowo hadir memenuhi goal attainment (tujuan nasional: NKRI berdaulat), sekaligus menjaga integrasi dengan rakyat.
Rakyat melihat Prabowo sebagai pemimpin yang mampu memulihkan keseimbangan sistem sosial-politik.
3. Pierre Bourdieu – Arena Politik & Modal Simbolik
Politik adalah arena pertarungan modal (ekonomi, sosial, budaya, simbolik).
DPR kehilangan modal simbolik (kehormatan, wibawa) akibat perilaku buruk anggotanya.
Prabowo justru mengakumulasi modal simbolik melalui citra tegas, berintegritas, dan dekat dengan aspirasi rakyat.
Pertarungan simbolik ini memosisikan Prabowo sebagai representasi rakyat melawan elit yang korup.
4. Karl Marx – Konflik Kelas & Pertarungan Ideologi
Marx melihat politik sebagai refleksi pertarungan kelas.
DPR dan sebagian elit dianggap bagian dari kelas borjuis yang menguasai sumber daya namun abai pada rakyat kecil.
Prabowo muncul sebagai figur yang mencoba menyeimbangkan relasi kelas dengan menindak “parasit ekonomi-politik” dan memperjuangkan keadilan sosial.
Dukungan rakyat pada Prabowo adalah bentuk resistensi terhadap dominasi elit yang merugikan rakyat.
Dengan kesimpulan, merosotnya wibawa DPR dan elit politik menjadi kontraproduktif bagi demokrasi. Namun, dalam ruang kosong legitimasi itu, rakyat justru menemukan energi harapan pada kepemimpinan tegas Prabowo. Dengan pendekatan Weberian, Parsonian, Bourdieusian, hingga Marxis, dapat dibaca bahwa rakyat tidak sekadar mendukung figur, tetapi juga mendukung simbol perlawanan terhadap elit yang mengkhianati bangsa. Prabowo dipandang sebagai instrumen untuk membersihkan parasit bangsa, demi NKRI yang berdaulat dan rakyat yang sejahtera.
Dr.Ibnu Hajar Yusuf.M.I.Kom
Penulis
