BERANDANEWS – Jakarta, Kemendagri melakukan efisiensi anggaran untuk sejumlah item, sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan efisiensi itu sebesar 57,46%.
Di antaranya, alat tulis kantor sebesar 90%, seremonial 56%, seminar 45%, kajian dan analisis 51,50%, diklat dan bimtek 29%, honor output kegiatan dan jasa profesi 40%, percetakan hasil souvenir 75,90%.
Kemudian, sewa gedung kendaraan peralatan diefisiensi menjadi 73,30%, lisensi aplikasi 27,60%, jasa konsultan diefisiensi sebesar 45,70%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,90%, peralatan mesin 28%, infrastruktur 34,3% dan belanja lainnya 59,10%.
“Efisiensi anggaran ini untuk bisa masuk di pagu Rp 2,038 triliun di 16 item,” ujarnya.
Tito mengatakan efisiensi tersebut juga dilakukan di sejumlah unit kerja Kemendagri. Salah satunya, ialah Dukcapil semula Rp 2,2 triliun menjadi Rp 328 miliar.
“Kesekjenan yang tadinya Rp 453 miliar menjadi Rp 279 miliar. Kemudian DKPP yang semula Rp 89 miliar menjadi Rp 30 miliar. IPDN yang semula Rp 618 miliar menjadi Rp 493 miliar. Inspektorat Jenderal dari Rp 84 miliar menjadi Rp 63 miliar. Dirjen Polpum dari Rp 234 miliar menjadi Rp 209 miliar dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik,” jelasnya.
“Dukcapil yang semula Rp 2,2 triliun terutama tadi untuk penguatan infrastruktur IT, untuk mendukung SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi Rp 328 miliar,” sambungnya.
Selain itu, Tito mengatakan terdapat pula efisiensi di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar 56,45%.
“Yang untuk BNPP yang semula Rp 267 miliar kemudian diefisiensi menjadi Rp 150 miliar, efisiensinya sebesar 56,45%. inilah yang dimanfaatkan oleh BNPP karena dipatok Rp 160 miliar,” ungkapnya.(*)
