BERANDANEWS – Makassar, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak dibeberapa kabupaten dan kota di Sulsel pada tanggal 27 November mendatang semakin memunculkan banyak polemik.
Salah satu terkait netralitas PNS, TNI dan Polri. Dan dari sekian banyaknya informasi yang berkembang, pembahasan mengenai hal tersebut mencuat ke permukaan semakin membuat situasi politik mulai memanas.
Menyikapi banyaknya informasi mengenai netralitas PNS, TNI dan Polri, Jamil Misbach Salah seorang Advokat Senior angkat bicara.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) ini menyebut Keterlibatan abdi negara dalam mendukung salah satu kandidat kepala daerah akan menimbulkan banyak permasalahan.
“Keterlibatan abdi negara seperti PNS, TNI dan Polri dalam mendukung salah satu kandidat kepala daerah akan menimbulkan banyak permasalahan, jelas akan terjadi kekisruhan”, jelas Jamil Misbach.
Menurutnya, di negara hukum dalam menyambut pesta demokrasi semuanya bertumpu pada aturan dengan menghargai pilihan rakyat.
“Indonesia merupakan negara hukum untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu selalu ada aturannya, rambu-rambunya, ada hukum yg mengaturnya
Demikian juga dlm pilkada, sebagai pesta demokrasi yang semuanya bertumpu pada menghargai pilihan rakyat, dan juga menghargai perbedaan. Dan pemimpin yang terpilih nanti tentu diharapkan mampu mewakili keinginan rakyat yg dipimpinnya”, pungkas orang dekat Otto Hasibuan ini.
Selain itu, TNI Polri dan ASN harus menjaga netralitas, mengawal pesta demokrasi dalam pilkada dengan tidak berpihak, bahkan menjegal paslon yang lain.
“TNI Polri dan ASN secara keseluruhan harus menjaga netralitas, olehnya itu
Saya menghimbau agar lembaga-lembaga Negara khususnya lembaga penegak hukum harus menjadi garda terdepan untuk menjaga, mengawal pesta demokrasi dalam pilkada ini, jangan ada keberpihakan, jangan ada kesan menjegal paslon yang lain, mencari carikan kesalahan, ini tentu akan menciderai demokrasi” terang Jamil.
“Ini juga menjadi pesan penting bapak presiden Prabowo dalam beberapa pidato beliau, tidak akan mengintervensi pemilihan kepala daerah, jadi kalau ada yang mengatasnamakan beliau itu tidaklah benar, olehnya itu jangan cederai demokrasi dengan menjual nama presiden”, tambahnya.(*)
