BERANDANEWS – Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerima kunjungan Tim Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia (RI) di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (2/12).
Komisi Informasi RI yang dipimpin oleh wakil ketuanya, Arya Sandhiyudha diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. Sulsel, Amson Padolo, Ketua KI Sulsel, Pahir Halim serta staf khusus Gubernur Sulsel, Muttaqin.
Pada kesempatan tersebut, Arya Sandhiyudha berkesempatan meninjau fasilitas dan melakukan simulasi pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di Kantor Gubernur Sulsel. Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan para PPID Pelaksana Lingkup Pemprov Sulsel di Ruang Command Center Kantor Gubernur Sulsel.
Amson Padolo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar dalam rangka memberikan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik bagi PPID Pelaksana Lingkup Pemprov Sulsel.
“Mungkin banyak hal-hal yang perlu rekan-rekan sekalian ingin sampaikan, yang masih belum kita pahami bersama terkait dengan keterbukaan informasi. Apalagi kemarin rekan-rekan sekalian telah melakukan monev. Memang ada beberapa OPD yang hasil monev-nya sudah bagus, tetapi ada juga beberapa yang masih kurang, di sinilah tempatnya untuk bertanya terkait hal tersebut,” kata Amson.
Ditambahkannya lagi bahwa melalui pertemuan tersebut diharapkan peserta yang hadir dapat menjadi PPID Pelaksana yang lebih baik dan profesional.
“Karena sebagaimana yang kita ketahui, banyak informasi, khususnya terkait hal-hal baik yang telah dilakukan pemerintah untuk masyarakat, tetapi masih bias penerimaannya, karena kurangnya informasi. Banyak program bapak Gubernur yang bagus, kami harapkan rekan-rekan sekalian untuk senantiasa meng-upload itu sebagai informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat,” harapanya.
Sementara itu, Arya Sandhiyuda mengatakan bahwa banyak kendala yang muncul dalam pelayanan informasi kepada masyarakat ketika menggunakan instrumen layanan real time, misalnya layanan chat WhatsApp.
“Masalah yang banyak muncul juga, biasanya aplikasi pilihannya sudah tepat, tetapi unsur-unsur pendukungnya, misalnya SDM atau pelayannya belum siap. Alasan ketidaksiapan itu bisa dua hal, pengetahuan dia terhadap nomenklatur-nomenklatur struktur dan kecepatan merespon permintaan masyarakat, karena ada dua ukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), yaitu performa layanan dan selera masyarakat. Itulah nanti tantangan-tantangannya,” jelasnya.
Pemprov Sulsel, kata dia, merupakan salah satu model pemerintah provinsi yang keterbukaan informasinya sudah baik, karena dari ukuran monev dikategorikan informatif, sementara dari nilai IKIP tidak buruk.
“Bagaimana nila IKIP ini bisa bagus, ya tinggal performa digabung dengan kecepatan pelayanan,” ujarnya.
Arya Sandhiyuda juga memberikan pandangan kepada peserta yang hadir terkait indikator aktivasi kearifan lokal untuk membangun kesadaran informasi masyarakat. Ia mengambil contoh kultur orang Aceh saat nonton bareng sepak bola atau kultur warung untuk diskusi.
“Itu salah satu kearifan lokal yang bisa diarahkan dan harus dipikirkan oleh rekan-rekan untuk menjaga proses menuju masyarakat informatif. Saya lihat di sini juga kultur ngobrolnya juga lumayan, itu juga bisa jadi salah satunya. Coba cari lagi kearifan lokal di sini yang bisa menjadi jalan menuju masyarakat informatif,” tutupnya.
Pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan sesi diskusi terkait keterbukaan informasi publik yang disambut dengan sangat antusias oleh para peserta yang hadir. (*)
