BERANDANEWS – Makassar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Sosialisasi Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Khusus pada Area Intervensi Manajemen ASN dan Pegawai APIP, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, (27/4)
Sosialisasi yang digelar virtual ini menghadirkan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Niken Ariati, dan diikuti oleh pimpinan daerah dan kepala OPD terkait se-Sulsel.
Dengan adanya program MCP ini, maka segala tahap kegiatan pembangunan di Sulsel dapat terpantau guna menghindari kesalahan atau penyalahgunaan khusus dalam area yang rawan akan terjadi tindak pidana korupsi. Seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN dan optimalisasi pajak, manajemen aset daerah, dan tata keuangan desa.
Niken menyampaikan, untuk pencegahan di Pemda difokuskan pada delapan area intervensi tersebut. MCP mengambarkan capaian tata kelola pemerintahan yang telah dicapai selama satu tahun.
KPK terus melakukan sosialisasi dan diharapkan dapat ikut pada training yang dilakukan oleh KPK untuk menambah pemahaman dan wawasan terkait beberapa hal MCP ini.
Lanjut Niken, substansinya pada bidang manajemen ASN ingin menghadirkan birokrasi dalam konteks promosi, rotasi dan mutasi yan bersih. Tidak ada lagi jual beli jabatan, dan dapat memberikan sanksi dengan adil dan fair. Serta memberikan promosi tanpa ada benturan kepentingan.
Dari sisi APIP, dapat menghadirkan APIP yang kuat, independen, punya kompetensi. Sehingga, dapat menjalankan tugas dengan fair, positif, adil dan hasilnya akuntable.
“Itu sebenarnya kenapa KPK peduli masuk probity audit dan mendorong APIP melakukan pemeriksaan khusus. Ini semata-mata meningkatkan kemampuan APIP di pemerintah daerah dan menjaga independensi di pemerintah daerah,” terangnya.
Niken menyampaikan, untuk progres indikator penguatan pada APIP Sulsel dengan 75,5 persen. Sulawesi Tengah 56,2 persen, Sulawesi Tenggara 70,5 persen, Sulawesi Barat 56,2 persen.
Untuk Sulsel, poin tersebut jika diuraikan, kecukupan dan kompetensi APIP 73,98 persen, ketersediaan anggaran 80,16 persen, probity audit 79,00 persen, pemeriksaan khusus 78,80 sedangkan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal 65,40 persen.
Sedangkan pada progres indikator pada manajemen ASN Sulsel meraih progres 76,8 persen, Sulawesi Tengah 58,1 persen, Sulawesi Tenggara 72,7 persen dan Sulawesi Barat 63,7 persen.
Sementara, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat, menyampaikan, Pemprov Sulsel berkomitmen untuk melakukan penguatan pada delapan area MCP.
Untuk bagian manajemen ASN juga memperhatikan berbagai hal dalam rekruitmen menghindari benturan kepentingan, dan juga terus memberikan peningkatan kualitas sumber daya ASN dengan memberikan pelatihan.
“Kami berkomitmen pada penguatan, juga termasuk pada pembenahan untuk managemen ASN dan APIP,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jauzi, menyampaikan, dari beberapa indikator di MCP, ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel. Pertama, terkait soal konflik kepentingan. Pemprov Sulsel selangkah lebih maju, karena telah memiliki peraturan daerah berupa Peraturan Gubernur.
“Namun, memang proses sosialisasi dan implementasinya yang belum. Tetapi kami sudah menjadwalkan pada bulan Mei kita tidak lanjuti,” paparnya.
Untuk manajemen ASN Sulsel meraih progres 76,8 dinilainya cukup tinggi. “Alhamdulillah, skor kita 75 itu cukup tinggi,” ucapnya.
Demikian juga dengan merit sistem akan diimplementasikan di Sulsel. Ia menilai KPK melalui program MCP ini lebih banyak hal-hal yang sifatnya implementatif, dulunya lebih banyak ke regulasi.
Sedangkan, Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief, menyebutkan, Korsupgah KPK melakukan pembinaan di Sulawesi termasuk Sulsel. Untuk kapasitas APIP dan pengembangan sumber daya manusia, Sulsel dibanding tiga daerah lainnya nilainya lebih tinggi walapun belum sempurna.
“Untuk APIP itu disampaikan tadi, tindak lanjut kita yang kurang. Karena kemarin ada permasalahan Covid-19,” ujarnya.
Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan in house training kerja sama dengan BPSDM.
“Insyaallah Sulsel dengan bimbingan Korsupgah, kita bertekad mengembalikan roh Sulsel yang APIPnya sebagai pengawas dan pendamping OPD-OPD,” pungkasnya. (*)
